Blog

Menjaring Masukan dari Pemangku Kepentingan untuk Menghasilkan Rekomendasi Kebijakan

Sepanjang implementasinya, Evidence Summit on Reducing Maternal and Neonatal Mortality in Indonesia turut melibatkan pemangku kepentingan yang berasal dari berbagai institusi, seperti pemerintah pusat, institusi pendidikan tinggi, organisasi profesi, organisasi nirlaba, pusat penelitian, serta media massa. Pemangku kepentingan terlibat mulai dari pengumpulan bukti (dengan mengirimkan produk publikasi, akademik, laporan, dan informasi/data lain yang relevan), menjadi narasumber pada kunjungan lapangan, serta menghadiri forum komunikasi pemangku kepentingan yang diadakan oleh sekretariat Evidence Summit.

Pada 4-5 Oktober 2017, Evidence Summit kembali mengadakan forum komunikasi pemangku kepentingan dalam bentuk lokakarya dan diskusi kelompok bertajuk “Dialog Pengembangan Kebijakan Penurunan Kematian Ibu dan Bayi Baru Lahir di Indonesia: Penggunaan Bukti dan Informasi, serta Pelibatan Pemangku Kepentingan” di kantor Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), Jakarta. Acara yang melibatkan lebih dari 70 pemangku kepentingan dari puluhan institusi tersebut turut dihadiri oleh Menteri Kesehatan RI, Nila F. Moeloek.

Kegiatan diskusi dilakukan dalam kelompok-kelompok kecil berbasis 6 area kajian atau topic area (TA) menggunakan metode nominal group technique (NGT). Melalui diskusi tersebut, para pemangku kepentingan didorong untuk berkontribusi dengan mengutarakan masukan, bukti, solusi maupun rekomendasi terkait area kajian yang dibahas dalam lingkup kematian ibu dan bayi baru lahir di Indonesia.

“Saya yakin dengan regulasi yang sudah ada, komitmen dari semua pihak, pembiayaan yang membantu memfasilitasi layanan ibu hamil maupun ibu bersalin, serta pemahaman yang baik akan fungsi dan peran masing-masing pihak, bisa menyelesaikan persoalan terkait kematian ibu dan bayi,” ujar Bambang Wibowo, Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, salah satu pemangku kepentingan yang turut berpartisipasi dalam Dialog.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan mengapresiasi kegiatan Evidence Summit yang telah mengumpulkan dan mengulas tidak kurang dari 7.000 bukti dari produk publikasi, jurnal ilmiah, dan produk akademik sejak Juni 2016 sampai dengan Oktober 2017. Kementerian Kesehatan RI menaruh harapan besar bahwa masukan yang ekstensif dari hasil Evidence Summit akan memperkuat kebijakan yang dihasilkan untuk menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB).

Sebagai pembuat kebijakan, Menteri Kesehatan berkeyakinan bahwa data atau evidence yang berhasil dikumpulkan selama lebih dari 1 tahun akan menjadi dasar yang kokoh bagi pembuat kebijakan untuk menghasilkan kebijakan yang bernas, tepat sasaran, berkualitas, dan berguna untuk masyarakat luas. Beliau juga berharap desimenasi dari hasil Evidence Summit dapat dilakukan seluas-luasnya pada sektor-sektor terkait di luar kesehatan, seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pembangunan Desa.

 

This article is currently available in Indonesian.