Blog

Akurasi Data Kematian Ibu dan Anak Diragukan, Kebijakan Pemerintah Diperkirakan Tak Tepat Sasaran

Jakarta – Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) ragu akan validitas data tentang kematian ibu dan bayi baru lahir. Akibatnya, hingga kini Indonesia belum berhasil mengatasi tingginya jumlah kasus pada salah satu indikator utama kesehatan negara tersebut.

“Data dan informasi yang tersedia belum terjamin validitasnya sehingga belum bisa menjadi referensi untuk menyusun kebijakan berbasis bukti,” kata anggota AIPI, Akmal Taher, dalam diskusi “Kampanye tentang Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi di Indonesia”, di Hotel Century, kemarin. Akmal, yang juga staf khusus Menteri Kesehatan, mengatakan sejauh ini belum ada data hasil penelitian secara komprehensif yang diperlukan seba gai dasar penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan kematian ibu dan anak. Kerap kali pemerintah menggunakan data dari lembaga asing yang ternyata tidak cocok dengan kondisi negara, “Data-data yang digunakan ternyata belum memiliki bukti yang maksimal,” ujarnya. Akibatnya, Indonesia belum lulus dalam soal. Tujuan Pembangunan Milenium (MDG), yakni pada tujuan nomor 4 tentang mengurangi kematian bayi baru lahir dan tujuan nomor 5 soal meningkatkan kesehatan ibu, pada 2015. Saat ini diperkirakan setiap hari ada 40 ibu meninggal karena melahirkan. Angka kematian bayi baru lahir pun cenderung tak menurun, atau stagnan, sejak 2003. “Kalaupun turun, pelan. Tidak seperti yang diharapkan,” kata Akmal. Untuk menangani masalah ketidakakuratan data tersebut, AIPI meluncurkan program Evidence Summit Indonesia, yang akan menyiapkan penelitian bersama berbagai pihak tentang masalah kematian ibu dan anak. Tak hanya mengumpulkan data angka, tim ini akan menelusuri implementasi kebijakan pemerintah selama ini.

Executive Secretary Evidence Summit, Arsitawati Soedoko, mengatakan tim ini akan mengumpulkan data di lapangan sekaligus dari berbagai penelitian yang selama ini tidak terpublikasi. Tim akan melibatkan peneliti dari perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi dalam dan luar negeri, serta birokrat. Targetnya, tim akan dapat menyusun rekomendasi awal pada Oktober mendatang. Pemerhati kebijakan publik dan perlindungan konsumen, Agus Pambagio, mengatakan masalah utama kasus kematian pada ibu dan bayi baru lahir adalah rendahnya perhatian pemerintah dalam hal kebijakan nutrisi. Menurut dia, kebanyakan makanan yang dikonsumsi masyarakat memiliki kadar lemak tinggi dibanding makanan bergizi.

Kondisi tersebut diperburuk oleh lemahnya koordinasi dalam prioritas pem-bangunan infrastruktur. Kementerian Kesehatan misalnya, Agus mencontohkan, kurang berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dalam soal pembangunan fasilitas kesehatan. Banyak kelompok masyarakat yang masih mengalami kesulitan dalam hal ketersediaan air bersih. “Koordinasi antar kementerian dan lembaga ini yang parah dan perlu segera diperbaiki,” kata Agus. Kebijakan pemerintah pun diperkirakan tak tepat sasaran.

Mitra Tarigan

Sumber:  Koran Tempo