Blog

AIPI Memprakarsai Kolaborasi Besar Antara Peneliti dan Praktisi Indonesia, Pakar Internasional, Serta Pemangku Kepentingan

Berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012, AKI yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan nifas sebesar 359 per 100.000 kelahiran hidup. Angka tersebut masih jauh dari target Millenium Development Goals (MDG) 2015, yaitu 102 kematian per 100.000 kelahiran hidup.

Sementara, masih berdasarkan data SDKI 2012, angka kematian neonatus atau bayi baru lahir (AKN) telah menurun dari 32 (1991) menjadi 19 per 1.000 kelahiran hidup. Namun, AKN cenderung stagnan sejak 2002, sehingga memberikan peningkatan kontribusi terhadap angka kematian bayi (AKB).

AIPI, sebagai lembaga mandiri yang berfungsi memberikan pendapat, saran, dan pertimbangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada pemerintah serta masyarakat, tak ingin tinggal diam dalam melihat tingginya angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) di Indonesia. Oleh karena itulah, AIPI mengimplementasikan Evidence Summit on Reducing Maternal and Neonatal Mortality in Indonesia dengan dukungan United States Agency for International Development (USAID).

Evidence Summit yang diselenggarakan oleh AIPI pada Juli 2016 – Desember 2017 merupakan yang pertama kalinya di dunia dilakukan pada skala negara/nasional. Evidence Summit ini merupakan wujud kolaborasi besar antara puluhan peneliti dan praktisi Indonesia, pakar internasional, serta pemangku kepentingan dari berbagai latar belakang keilmuan, dalam upaya menemukan penyebab sebenarnya tingginya tingkat kematian ibu dan bayi di Indonesia. Diharapkan, keberhasilan penyelenggaraan Evidence Summit oleh AIPI ini dapat menjadi panutan dalam upaya mengatasi persoalan maupun tantangan pembangunan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang.

Pentingnya Bukti dan Penilaian Terhadap Bukti

Pendekatan yang digunakan pada proses Evidence Summit ini adalah evidence-informed policy making (EIPM). Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengambilan keputusan oleh pembuat kebijakan telah didasarkan pada bukti-bukti yang dihasilkan dari penelitian-penelitian terbaik. Dalam hal pengambilan kebijakan, bukti-bukti maupun informasi berdasarkan bukti memiliki peran yang sangat penting. Namun, temuan bukti maupun informasi yang dihasilkan dari proses sistematis Evidence Summit tidak cukup untuk dijadikan satu-satunya dasar pengambilan kebijakan.

Akmal Taher, convener Evidence Summit on Reducing Maternal and Neonatal Mortality in Indonesia mengatakan, diperlukan juga penilaian ataupun pertimbangan dalam menentukan tingkat kualitas dari bukti-bukti yang telah ditemukan, serta apa yang diharapkan dari konteks lokal maupun situasi yang kompleks. Maka itu, metode yang digunakan untuk menerjemahkan bukti-bukti ke dalam pilihan kebijakan dan rekomendasi juga harus mempertimbangkan pengalaman atau realita di lapangan. Hasil penilaian terhadap temuan bukti-bukti menunjukkan fakta bahwa sebagian besar bukti di Indonesia masih berkualitas rendah. Bahkan ada permasalahan ataupun praktik baik intervensi yang tidak ditemukan buktinya. Temuan ini perlu menjadi fokus perhatian bersama, khususnya antara pemangku kebijakan dan peneliti.

Pelibatan Pemangku Kepentingan

Sejak tahap awal pelaksanaan Evidence Summit, AIPI secara aktif melibatkan pemangku kepentingan, termasuk pembuat kebijakan, dalam prosesnya. AIPI menyadari bahwa pemangku kepentingan memiliki peran penting bukan hanya dalam pengumpulan dan penelaahan bukti-bukti, tetapi juga memberikan pandangan yang jelas dalam menentukan prioritas rencana aksi untuk mengatasi masalah kematian ibu dan bayi baru lahir, hingga mengawal keberlanjutan luaran yang dihasilkan Evidence Summit.

Sebagai bentuk tindak lanjut dari kegiatan forum pemangku kepentingan sebelumnya, Evidence Summit menyelenggarakan lokakarya dan diskusi kelompok bertajuk “Dialog Pengembangan Kebijakan Penurunan Kematian Ibu dan Bayi Baru Lahir di Indonesia: Penggunaan Bukti dan Informasi, serta Pelibatan Pemangku Kepentingan” pada 4-5 Oktober 2017 di Kantor AIPI di Jakarta. Dalam sambutan Ketua AIPI yang disampaikan oleh Ketua Komisi Bidang Ilmu Kedokteran, R. Sjamsuhidajat, AIPI menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap partisipasi aktif dan kontribusi positif dari seluruh peserta dialog, yang memperkaya data dan informasi untuk memperkuat dasar penentuan prioritas masalah, usulan rekomendasi dan rencana aksi.

Usulan solusi maupun rekomendasi yang dihasilkan dari Dialog tersebut akan ditindaklanjuti oleh AIPI sesuai dengan standar prosedur produk AIPI untuk disampaikan kepada pemangku kebijakan, khususnya Kementerian Kesehatan dan pemangku kepentingan lainnya. AIPI memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga keberlanjutan hasil dan luaran Evidence Summit, yang utamanya telah menghasilkan forum saintifik yang diharapkan dapat senantiasa menggunakan, mengelola, mensintesa, dan menerjemahkan evidence; knowledge management yang membantu pengembangan kapasitas dan mendukung penggunaan evidence; dan collaborative networks yang diharapkan dapat menjaga keberlanjutan implementasi EIPM.

Keberlanjutan output dan outcome ini akan dijalankan oleh AIPI melalui pengembangan Knowledge Management System (KMS) yang didukung dengan sistem TIK untuk mengelola big data yang terintegrasi dengan tingkat keamanan yang tinggi, dan  mendorong budaya berbagi antar pihak (culture for sharing). AIPI akan senantiasa menjadi think tank bagi pemangku kebijakan dalam merumuskan atau mendukung kebijakan berbasis bukti yang diselaraskan dengan konteks lokal Indonesia.  

 

This article is currently available in Indonesian.